Pemerintah Bakal Lakukan Kajian Revisi Perda Nomor 3/2018 Tentang RTRW Tahun 2018-2038

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pemerintah Kabupaten Pangandaran bakal melakukan kajian revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2038. 

Seiring dengan berjalannya waktu, Perda tersebut memang perlu penyesuaian...ya karena banyaknya kondisi yang sudah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Baca juga: Tak Taat Pajak, Pemkab Pangandaran Terpaksa Segel Surya Pesona Beach Hotel

Demikian disampaikan Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUTRPRKP) Kabupaten Pangandaran, Darda K Mugriana saat dikonfirmadi oleh Wartawan Indonesiasatu di ruang kerjanya, Kamis (09/06/2022).

Dikatakannya bahwa, kajian tersebut dilakukan untuk penyesuaian kondisi wilayah...ya, karena dalam ketentuan pun, setelah 5 tahun berjalannya Perda, itu  bisa dilakukan revisi dan penyesuaian sehingga seluruh kepentingan pun bisa terakomodir.

Baca juga: Yulizal Yunus: KAN Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Adat, Bukan Bagian Struktural LKAAM

Namun, agar sinkron dengan kepentingan dan azas manfaat, saat melakukan kajian dan revisi pihaknyapun akan melibatkan berbagai unsur, " ujar Darda.

Menurutnya, karena dalam Perda Nomor 3/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2038pun ada yang disebut Wilayah Pengembangan  diantaranya : wilayah Pengembangan 1 meliputi Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Mangunjaya.

Baca juga: Kamrussamad: Kualitas Konsumsi Pemerintah dan Rumah Tangga di Kuartal I 2022 Tidak Memadai

wilayah Pengembangan 2 meliputi Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih.

wilayah Pengembangan 3 meliputi Kecamatan Parigi.

Baca juga: Mahfud MD: HPN 2022, Marwah Pers Harus Dijaga

wilayah Pengembangan 4 meliputi Kecamatan Langkaplancar dan Kecamatan Cigugur. 

wilayah Pengembangan 5 meliputi Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Cimerak, " terangnya.

Baca juga: Pemkot Tasikmalaya Siapkan Anggaran Untuk Perbaikan Rumah Warga Terdampak Banjir

Lanjut Darda, untuk wilayah pengembangan 1 diarahkan dengan fungsi utama kawasan lumbung padi. 

Untuk wilayah Pengembangan 2 dengan fungsi utama kawasan pariwisata skala nasional dan internasional.

Untuk wilayah Pengembangan 3 diarahkan dengan fungsi utama Pusat Pemerintahan Kabupaten.

Untuk wilayah Pengembangan 4 diarahkan dengan fungsi utama kawasan agropolitan dan agrowisata.

“Sedangkan untuk Wilayah Pengembangan 5 diarahkan dengan fungsi utama kawasan agroindustri dan kawasan pengembangan pariwisata baru, ” imbunya.

Baca juga: Kabar Baik, Mudik Lebaran untuk Tahun 2022 Diperbolehkan, Syarat Wajip Vaksin Booster

Darda juga menambahkan, sejalan dengan berkembangnya waktu dan kondisi, tidak menutup kemungkinan ada perubahan Wilayah Pengembangan, yang mana nantinya perlu adanya penyesuaian setelahnya Perda tersebut berjalan, " sebutnya.***