Tema Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 adalah : “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar”

PANGANDARAN JAWA BARAT - Tahun 2023 ini  merupakan masa periode kedua RPJMD kabupaten pangandaran tahun 2021-2026 dengan Tema Pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023adalah : “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar, " kata bupati pangandaran H Jeje Wiradinata, dalam sambutannya pada acara musrembang RKPD kabupaten pangandaran Tahun 2024, bertempat di pantai Indah Hotel Pangandaran, Kamis (17/03/2022)

Disampaikannya bahwa,  saat ini bangsa kita belum keluar dari kondisi pandemi covid-19, sehingga penyelenggaraan musrenbang harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. meskipun demikian, kita patut bersyukur karena secara keseluruhan kabupaten pangandaran dapat menangani pandemi covid-19 dengan baik yang ditunjukkan dengan berada di level 1 dan perlahan-lahan perekonomian kita sudah bangkit kembali

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

Kondisi tersebut dapat tercipta berkat dukungan semua masyarakat dan kekompakan semua elemen yang ada di kabupaten pangandaran. untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir serta kita dapat beraktivitas kembali secara normal.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)RKPD yang sedang kita laksanakan, merupakan salah satu media perencanaan pembangunan daerah dengan orientasi proses, yaitu menggunakan pendekatan Teknokratik,  Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas. 

Baca juga: Mulai 23 Mei 2022, Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng

Pelaksanaannya ditempuh mulai dari Musrenbang desa,  kecamatan sampai kabupaten. Hal ini sejalan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD,  RPJMD dan RKPD.musrenbang RKPD di kecamatan dimaksudkan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan, " kata Jeje.

Menurutnya, usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Jadi adanya perencanaan pembangunan di tingkat desa dilakukan melalui RPJM-Desa dan RKP-Desa, yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan desa,  peningkatan kualitas proses dan hasil musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 

Baca juga: Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Percepatan Reforma Agraria

Begitu pula halnya dalam menyusun Rancangan Renja SKPD, masing-masing SKPD harus mempedomani rancangan awal dan agenda penyusunan RKPD. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui surat edaranbupati pangandaran tanggal 15 desember 2021 nomor 050/se.1300-Bappeda tentang penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten pangandaran tahun 2023, disampaikan tahapan penyusunan RKPD, pedoman penyusunan Renja SKPD jadwal penyusunanperencanaan dan penganggaran kabupaten pangandaran tahun 2023 untuk diajadikan acuan proses perencanaan dan penganggaran tahun 2022 mulai dari pemerintah desa, kecamatan, SKPDsampai dengan pemerintah kabupaten pangandaran

Tahun 2023 ini  merupakan masa periode kedua RPJMD kabupaten pangandaran tahun 2021-2026 dengan Tema Pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 adalah : “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar”.

Baca juga: Kenaikan Tarif Objek Wisata Beralasan, Ini Kata Bupati Pangandaran

Tema dimaksud dioperasionalisasikan melalui arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan RPJPD dan RPJMD. sedangkan prioritas pembangunan daerah kabupaten pangandaran tahun 2023 meliputi :1. Kolaborasi membangun desa (pembangunan desa seluruh aspek termasuk stunting);

2. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah;

Baca juga: Vaksin Booster Dimaksimalkan Dengan Menyasar ASN, Perangkat Desa dan Ulama

3. Optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata;

4. Optimalisasi sektor ekonomi unggulan, umkm, ikm, koperasi dan kualitas tenaga kerja;

5. Reformasi sistem kesehatan daerah, sistem perlindungansosial dan tata kelola pendidikan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga;

6. Optimalisasi tata kelola pemerintahan, sumber pendanaan pembangunan dan pelayanan publik (termasukpengelolaan ASN);

7. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, " papar Jeje.

Baca juga: Mendagri Wajibkan Nomenklatur Pemadam Kebakaran Jadi Dinas Tersendiri

Lanjut jeje, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini telah terbit peraturan presiden nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian selatan. 

Dalam han ini, kita patut bersyukur dengan terbitnya perpres tersebut...ya, karena dalam rencana induk pada kurun waktu tahun 2021-2030 terdapat beberapa proyek dan program yang diantaranya :1. Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-cilacap. DI  segmen 2 (tasikmalaya-cilacap) tahun 2025 – 2027

2. Pembangunan dan peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) jawa barat (segmen timur) tahun 2025 – 2028

3. Pelebaran jalan lingkar tengah pangandaran tahun 2024 - 2025 (meliputi kec. kalipucang, kec. pangandaran, kec. sidamulih, kec. parigi, dan kec. langkaplancar)

4. Pelebaran jalan akses pelabuhan pangandaran tahun 2024-2026 (kec. parigi kab. pangandaran)

Baca juga: Pemkab Dogiyai Akan Lelang Jabatan Formasi Eselon Dua

5. Reaktivasi rel kereta api banjar-cijulang tahun 2025-2030

6. Pembangunan terminal tipe A pangandaran tahun 2023-2024

7. Pengembangan pelabuhan penyeberangan majingklak tahun 2023-2024

8. Pengembangan bandar udara nusawiru tahun 2022-2024

9. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah bojongsari tahun 2022-2024

Baca juga: Usai Pertemuan Dengan Gubernur Se-Indonesia di Balikpapan, Presiden Jokowi Berangkat ke IKN

10. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2023-2024

11. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) purbahayu tahun 2023

12. Penataan kawasan kumuh tahun 2024-2025

13. Penanganan banjir kabupaten pangandaran tahun 2024-2025 (meliputi : sungai cijulang-cijalu kec. parigi, sungai cikembulan kec. sidamulih dan padaherang kec. padaherang)

14. Pembangunan break water pantai timur pangandaran tahun 2023

Baca juga: 5 Gubernur Ikut Kemah Bareng Jokowi di IKN Nusantara

15. Daerah irigasi parigi tahun tahun 2024-2026

16. Pembangunan desa digital tahun 2023

17. Pengembangan kawasan tambak udang tahun 2022-2024

18. Pengembangan sarana penangkapan ikan tahun 2022-2024

19. Pengembangan destinasi wisata kabupaten pangandaran tahun 2023-2024 (meliputi : kawasan wisata budaya cikalong-kec. sidamulih, pantai madasari-kec. cimerak,  geopark pangandaran)

Baca juga: Pameran Adexco 2022, Presiden Jokowi Tinjau Rumah Resiliensi Indonesia

20. Pengembangan desa wisata tahun 2022-2024

21. Pembangunan creative center tahun 2022-2025.

Dalam han ini, dibalik kegembiraan tersebut, tambah Jeje, kita jangan terlena karena banyak hal yang harus dipersiapkan guna pelaksanaan pengembangan pembangunan jabar selatan, khususnya di kabupaten pangandaran...jadi, kita jangan hanya jadi penonton, tetapi harus dapat terlibat di dalamnya. Juga hal penting yang harus menjadi perhatian bersama adalah peluang apa yang dapat kita tangkap dengan adanya pengembangan pembangunan jabar selatan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kita. 

Selain itu juga harus dicermati dampak negatif yang akan terjadi dengan pelaksanaan pengembangan pembangunan jabar selatan agar kita dapat meminimalisir dan antisipasi dari sekarang, " sebutnya. (Anton AS)