Pemkab Pangandaran Kekurangan ASN Masih Butuh Tenaga Honorer

PANGANDARAN JAWA BARAT - Dengan adanya wacana pemerintah menghapuskan tenaga non ASN itu menjadi dilematis buat kita...ya, karena walau bagaimanapun 
pemerintah kabupaten pangandaran masih membutuhkan tenaga honorer untuk membantu roda pemerintahan.
"Kita kan masih butuh tenaga honorer, ASN kita kan kurang makanya mesti dibantu oleh non ASN. 

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

Demikian disampaikan bupati pangandaran H Jeje Wiradinata saat diwawancarai oleh beberapa awak media di ruang kerjanya, Kamis (02/02/2023).

Dikatakannya bahwa, memang beban anggaran untuk non ASN di Pangandaran Rp 50 miliar lebih selama setahun, akan tetapi tenaga mereka masih tetap dibutuhkan.

Baca juga: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Bertolak Menuju Kalimantan Timur

Ya, karena untuk di tahun 2023 ini, baru ada P3K untuk guru dan tenaga kesehatan, namun untuk bidang lain belum tersedia.

"Sementara operator tenaga administrasi belum ada P3K-nya, makanya untuk sekenatio itu kami masih membahasnya, " Kata Jeje.

Baca juga: Yulizal Yunus: KAN Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Adat, Bukan Bagian Struktural LKAAM

Sementara di tempat terpisah, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pangandaran Drs Hendar Suhendar M.Si menuturkan bahwa, anggaran untuk tenaga honorer di Pangandaran memang cukup besar contoh: untuk tahun lalu saja Rp 75 miliar digelontorkan untuk membiayai 4.000 tenaga honorer.

Untuk honoter tenaga non ASN paling besar ada di Dinas Kesehatan dan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, " ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Pemko Menolak Ranperda Inisiatif DPRD Batam

Menurut Hendar, untuk di tahun ini memang perlu ada penyesuaian apabila masih membutuhkan tenaga honorer, sebab apabila merujuk pada anggaran tahun lalu, hal itu dinilai tak akan mencukupi "Artinya harus ada efisiensi anggaran juga.

Didisi lain, memang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) merencanakan penghapusan tenaga non ASN pemerintah daerah pada 28 November 2023.

Baca juga: Kabar Baik, Mudik Lebaran untuk Tahun 2022 Diperbolehkan, Syarat Wajip Vaksin Booster

Pernyataannya itu tertuang dalam surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022, dimana Kebijakan penghapusan tenaga honorer ini terhitung 5 tahun sejak PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diundangkan, atau tepatnya pada 28 November 2023, " Kata Hendar. (Anton AS)