Jika Tidak Disubsidi Harga BBM Pertalite dan Pertamax Bikin Kaget

JAKARTA - Presiden Jokowidodo menyebut, harga BBM Pertalite dan Pertamax saat ini adalah harga subsidi. Pemerintah memberikan subsidi BBM sangat besar mencapai Rp 502 triliun.

Senenarnya nilai subsidi BBM sangat fantastis, jauh lebih besar dari anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara baru (IKN Nusantara) yang hanya bernilai Rp 466 triliun.

Baca juga: Haerul Amri Minta Kemenparekraf Kembangkan Industri Wisata Religi

Demikian disampaikan oleh Presiden Indonesia Jokowidodo saat membuka Rapat Kerja Nasional II PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa 21 Juni 2022.

“Biar masyarakat tahu dan memahami bahwa subsidi yang diberikan Pemerintah terhadap harga BBM ini sangat besar, ” papar Jokowi dalam sambutannya.

Baca juga: Sartono Hutomo: Pemerintah Harus Awasi Anggaran Subsidi yang Terus Membengkak

“Subsidi kita ke BBM bukan besar, tapi besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota. Angkanya sudah Rp 502 triliun. Ini semua yang harus kita ngerti. "Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini, ” ucap Jokowi .

Ia juga membuat ilustrasi tentang bagaimana beratnya kondisi global saat ini yang jelas berimbas pada beragam sektor, salah satunya yaitu harga Bahan Bakar Minyak (BBM).Jokowi mengatakan, harga Pertalite di Indonesia masih Rp 7.650 per liter dan Pertamax Rp 12.500 per liter. “Sedangkan harga tersebut bukan murni harga sebenarnya, melainkan harga subsidi, ” tegasnya

Baca juga: Supriansa: Komisi III DPR RI Dukung Pengadaan Kapal Cepat di Wilayah Perbatasan

Menurutnya, jika dibandingkan harga BBM dengan negara lain seperti di Singapura dan Jerman, harga bensin sudah mencapai Rp 31.000 per liter, sementara di Thailand Rp 20.000 per liter.

Jokowi mengungkapkan, kalau kita tidak mengerti angka-angka, kita tidak merasakan betapa beratnya persoalan ini.Ia juga menjelaskan, untuk membangun ibu kota itu nilainya cuma Rp 466 triliun, sedangkan untuk subsidi BBM jauh lebih besar nilainya.“Tapi nggak mungkin nggak disubsidi, nantinya kan bisa ramai juga. Hitung-hitungan sosial dan politiknya juga kami kalkulasi, ” pungkasnya.***

Baca juga: Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Menkumham Paparkan Laporan Keuangan TA 2021