Fraksi Persatuan sangat Setuju KUPA dan PPASP sebagai RAPBD 2024 ini Layak Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Setelah mengamati dan menganalisis pemaparan yang disampaikan oleh bupati pangandaran, fraksi persatuan sangat menyetujui KUPA dan PPASP sebagai Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian dikatakan Cecep Nurhidayat S.Pdi dalam pidatonya saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Persatuan atas  penjelasan Bupati Pangandaran terhadap kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2023 bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Kamis (07/09/2023).

Baca juga: 5 Alasan Mengapa Anies Harus Jadi Presiden

Disampaikannya bahwa,  
Kami setuju dan sepakat, akantetapi dengan memberikan masukan dan saran, diantaranya sebagai berikut: berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan kabupaten pangandaran masih tergantung dan bertumpu dari pendanaan biaya tranfer pemerintah pusat, sehingga perlu upaya terobosan dengan harapan pembangunan kabupaten pangandaran di tahun 2024 akan lebih optimal dengan cara menaikan PAD.

Juga terkait pengelolaan keuangan daerah yang baik seyogyanya, harus taat asas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat kabupaten pangandaran. 

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara (Bag.-3)

Maka dari itu Fraksi Persatuan berharap Rancangan APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2024 yang bersumber dari kajian akademik yang konferhensif, harus mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, efisien dan efektif terhadap sasaran  target, yang pastinya mempunyai dampak terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat, " katanya.

Menurut Cecep, ditengah situasi ekonomi yang kurang setabil yang berdampak langsung dapat dirasakan masyarakat, belakanagan ini seperti lemahnya daya beli masyarakat, minimnya pendapatan perkapita masyarakat, PAD kabupaten pangandaran kurang tercapai secara maksimal, maka Fraksi Persatuan berharap agar pemerintah kabupaten pangandaran dalam pembangunan lebih mengedepankan nilai urgenitas serta mengena langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

Baca juga: Ketua DPD RI Patahkan Klaim Luhut Soal Analisa Big Data Penundaan Pemilu 2024

Juga dalam melaksanakan sesuatu yang dijadikan prioritas utama mestinya membuat dulu indikator-indikator yang terukur, sehingga dengan adanya hal ini maka diharapkan terjadinya efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran, " katanya.
  
Demikian pandangan umum Fraksi Persatuan kami sampaikan, dan atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terimakasih, " ujarnya.

Parigi, 7 September   2023,  
Fraksi Persatuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- H Asikin,  S.Ag (ketua)
- Cecep Nurhidayat S.Pd, i

Baca juga: Pemkab Pangandaran Gelar Rapat Koordinasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024