Tidak Benar Pemda Pangandaran Alami Defisit Anggaran Sampai 800 Miliar Rupiah

PANGANDARAN JAWA BARAT - Ditengah viralnya guru Husein, Bupati Pangandaran harus mengklarifikasi sangkaan satu anggota DPRD tentang Pemda pangandaran alami defisit anggaran hingga 800 miliar rupiah.

Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata menyampaikan bahwa, sebenarnya saya selalu mendengarkan pendapat dari siapapun termasuk kritisi, aspirasi ataupun dinamika politik yang beredar di kabupaten pangandaran.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Hanya Kalah Kalau Gak Nyapres?

"Ya, tentu menjadi perhatian kita. Kalau defisit itu iya, tapi tidak sebesar Rp 800 miliar. Itu mah, ya enggak, " ujar Jeje saat  dihubungi sejumlah wartawan melalui seluler, Rabu (10/05/2023) siang.

Menurutnya, menjadi Bupati Pangandaran di tahun 2021 atau periode kedua tentu Ia mempunyai kewajiban membuat RPJMD sebagai komitmen, Pangandaran mau dibawa kedepan. 

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara

Seharusnya, saya menjabat bupati pangandaran itu sampai tahun 2026. Maka Ia membuat kebijakan yang direncanakan untuk selama 5 tahun. 

Sehingga, rangkaian sebuah kebijakan itu jelas ujungnya. Seperti:  berapa jalan yang dibangun, berapa laju pertumbuhan ekonomi dan janji-janji kampanye.

Baca juga: Tony Rosyid: Pemilu Ditunda? No Way!

"Nah, kita ini dihadapkan oleh dua persoalan. Persoalan pertama adalah ketika saya menjabat sebagai Bupati Pangandaran saat itu dalam kondisi sedang Pandemi Covid-19. Jadi seluruh konsep kebijakan itu  disesuaikan dengan kondisi waktu Covid-19, yang mana lebih fokus ke penanganan Covid-19, " katanya.

"Kemudian yang kedua, ternyata masa bakti saya menjadi Bupati Pangandaran dipangkas hanya sampai tahun  2024." Kan seharusnya sampai tahun 2026.

Baca juga: Fraksi PDIP Terima dan Setujui LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2021 untuk Pembahasan pada Tahapan Selanjutnya

Dengan dipangkasnya masa bakti saya itu...tentunya saya harus berpikir bagaimana merancang kebijakan pada saat kondisi yang tidak normal (Pandemi Covid-19).

"Ya, tentunya, enggak ada pilihan yang mengenakan. Kalau kita ingin sangat normatif sekali sesuai dengan kondisi, misal karena enggak ada uang, misal karena Covid, maka tidak ada pembangunan. Hanya, biaya rutin gajih ASN, itu saja kemampuan kita."

Baca juga: Tony Rosyid: Harlah PPP Rasa NU

"Karena faktor Covid itu, anggaran, pendapatan pun menjadi los turun. Sementara, kalau pendapatan turun maka kemampuan membiayai kebijakan yang dirancang pun menjadi  sangat kecil, " ucapnya.

Jeje mengaku mempunyai pengalaman bahwa program bisa dipadatkan tapi keuangan tidak bisa dipadatkan.

Pilihannya, kalau terus sesuai aspek normatif dan tidak ada pilihan maka tentu tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. 

Sekarang, pertumbuhan ekonomi di Pangandaran terbaik se Priangan kemudian pengangguran juga terkecil. 

"Maka kita mencari jalan tengah, yang tidak terlalu membebani APBD tapi harapannya semua bisa berjalan.

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara (Bag.-4)

Makanya ada defisit, tapi defisitnya tidak sebesar Rp 800 miliar itu. Paling, sepertiganya lah. Tapi, itupun hutang sampai sekarang hanya tinggal Rp 70 miliar. Dan tahun ini, akan kebayar semua. Cuman, kita mengajukan pinjaman, " katanya. (Anton AS)